Selamat Datang di Laman Resmi Lembaga Adat Melayu Riau
Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Tak Melayu Hilang di Bumi
Pengurus LAM Riau foto bersama usai acara pengukuhan.
Datuk Setia Amanah menyerahkan tanjak kepada Ketua Umum DPH LAMR.
Datuk Setia Amanah diapit Ketua Umum MKA dan Ketua Umum DPH LAMR.
Datuk Setia Amanah dan Ketua Umum MKA foto bersama dengan pimpinan paguyuban etnis di Riau.

Kamis, 13 Maret 2014

Terkait Kabut Asap, LAM Riau Keluarkan Seruan

PEKANBARU: Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mengeluarkan seruan kepada LAM Riau kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk mendukung upaya penanggulangan asap yang telah meresahkan masyarakat Riau akhir-akhir ini.

“Kami telah mengeluarkan seruan kepada LAM Riau kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk selanjutnya nanti dapat diteruskan ke seluruh lembaga dan pemangku adat di wilayah kerja LAM Riau kabupaten/kota, ke kecamatan, desa, dan kampung-kampung,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, di Pekanbaru, Kamis (13/3).

Berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau H Tenas Effendy dan Ketua Umum DPH LAM Riau Al Azhar yang ditujukan kepada para Ketua Umum MKA dan DPH LAM Riau kabupaten dan kota se-Provinsi Riau itu disebutkan bahwa sudah lebih sebulan, sebagian besar wilayah Riau diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Keadaan ini telah menimbulkan berbagai mudarat, mulai dari gangguan kesehatan, terhambatnya kegiatan pendidikan, sampai kerugian material yang besar karena lumpuhnya sejumlah kegiatan keekonomian.

Ikhtiar yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah beserta aparat terkait memerlukan dukungan semua pihak.

LAM Riau dalam tiga butir seruannya menyerukan agar seluruh kekuatan kemasyarakatan yang berhimpun dalam lembaga adat di seluruh Riau, mulai dari kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke desa dan kampung-kampung untuk: pertama, mendukung secara aktif semua usaha yang dilakukan aparatur negara dan satuan-satuan tugas penanggulangan asap yang dibentuk pemerintah.

Dukungan aktif itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan mengingatkan anak-kemenakan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran baik di lahannya sendiri maupun di lahan orang/pihak lain.

Selain itu, juga dapat dengan menginformasikan kepada aparatur negara (kepolisian terdekat) bila mengetahui ada kebakaran lahan dan siapa orang/pihak yang diduga sebagai pembakarnya, serta bahu-membahu dengan satuan-satuan tugas penanggulangan asap dalam kegiatan pemadaman api di lahan yang terbakar.

Kedua, selalu berkoordinasi dengan aparat setempat, baik sipil maupun Polri dan TNI untuk menjalankan upaya-upaya penanggulangan asap yang lebih mangkus (efektif).
Ketiga, mendukung langkah-langkah dan tindakan yang dijalankan aparat penegak hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan yang melanggar hukum dan kepatutan. (r)

Jumat, 21 Februari 2014

LAM Riau Desak Kemenhut Keluarkan Desa Sungai Akar dari Kawasan TNBT

PEKANBARU:  Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mendesak Kementrian Kehutanan (Kemenhut) merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 yang memasukkan tanah adat seluas 800 hektare di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

“Kami berharap Menteri Kehutanan dapat mengeluarkan kebijakan agar lahan masyarakat adat Desa Sungai Akar seluas 800 hektare yang masuk ke dalam kawasan TNBT bisa dikeluarkan (di-enclave),” kata Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Drs. Syahril Abubakar, M.Si di sela pertemuan silaturahim Pengurus LAM Riau, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Amon Zamora, LAM Riau Inhu, dan warga Desa Sungai Akar terkait masalah Desa Sungai Akar yang berada dalam kawasan TNBT, di Balai Adat Melayu Riau, Kamis sore (19/2).

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Syahril Abubakar, anggota Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau HM Dun Usul, Sekretaris DPH LAM Riau M Nasir Penyalai, Ketua DPH Anas Aismana, Koordinator Bidang Advokasi, Penegakan dan Bantuan Hukum Zulkarnaen Noerdin, SH, MH, dan sejumlah pengurus LAM Riau lainnya, Ketua DPH LAM Riau Inhu Zulkifli Gani, Sekretaris DPH LAM Inhu Ali Fahmi, sejumlah pengurus LAM Riau Desa Sungai Akar, dan warga Desa Sungai Akar.

Syahril mengatakan adalah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kawasan TNBT yang merupakan peninggalan nenek moyang. “Kami dia minta kepada masyarakat adat untuk tidak merusak alam sekitar namun dapat menjaganya dengan baik,” kata Syahril.

Menurut Syahril, pada prinsipnya hutan memang harus dilestarikan. Namun upaya pelestarian hutan jangan sampai mengabaikan hak-hak masyarakat tempatan yang telah turun temurun hidup dan mencari kehidupan di tanah ulayat mereka.

Untuk itu, LAM Riau akan menyurati Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kementrian Kehutanan agar masalah tanah adat di Desa Sungai Akar yang masuk ke dalam kawasan TNBT ini bisa diselesaikan.

Dia juga mengatakan seiring telah adanya Undang Undang tentang Pemerintahan Desa, memungkinkan masyarakat desa membentuk desa adat yang kepala desanya adalah tokoh adat setempat. “Inilah saatnya kita mengembalikan pemerintahan desa kepada para tokoh adat setempat,” kata Syahril.

Syahril menargetkan 80% wilayah desa di Riau akan dapat diwujudkan menjadi desa adat. Jika hal ini dapat diwujudkan maka akan menutup peluang pendatang yang baru datang ke suatu desa menjadi kepala desa. “Ke depan, bukan tidak mungkin di Pekanbaru sendiripun akan ada yang bisa menjadi desa adat,” ujar Syahril.
Sekretaris LAM Riau Kabupaten Inhu Ali Fahmi mengatakan masyarakat di Desa Sungai Akar menginginkan tanah leluhur mereka itu dikembalikan kepada mereka sehingga bisa memanfaatkannya.

“Tanah itu milik mereka, hal itu dibuktikan dengan adanya kuburan, kebun durian, peninggalan sejarah, dan pemukiman masyarakat,” kata Ali. (r)